Network
MEDIA BLORA – Ada “kiamat” ini di Malaysia yang penyebab utamanya ternyata Indonesia, apa itu?
Karena Indonesia Negeri Jiran kini tengah menghadapi persoalan yang cukup serius, bahkan bisa dikatakan ada “kiamat” di Malaysia.
Memangnya apa persoalan cukup serius yang kini tengah dihadapi Negeri Jiran sehingga disebut ada “kiamat” di Malaysia?
Ternyata hal ini terkait dengan kelangkaan pekerja migran dari Indonesia yang membuat ada “kiamat” di Malaysia.
Baca Juga: VIRAL! NASA Jelaskan Klaim Kemungkinan Matahari Terbit dari Barat, Tanda Kiamat Sudah Dekat
Kondisi tersebut lantas berdampak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor yang terpaksa harus mengabaikan pesanan.
Mengutip dari berbagai sumber pada Minggu, 19 Juni 2022 pukul 6:21 WIB, produsen menyebut bahwa Malaysia kini kekurangan 1,2 juta pekerja.
Adapun sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan 12.000 untuk sarung tangan medis.
Baca Juga: Negara di Asia Tenggara Ini Legalkan Penanaman Ganja, Boleh Dikonsumsi Tapi Terlarang untuk Diisap
"Meski optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat terhambat dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan," kata Presiden Federasi Produsen Malaysia, Soh Thian Lai, yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan.
Pada April lalu, perusahaan sebenarnya telah meminta izin pemerintah untuk penambahan 475.000 pekerja migran.
Namun demikian, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja asing hanya menyetujui 2.065 pekerja saja.
Baca Juga: Banyak yang Penasaran, Ternyata Ini Alasan Kenapa Negara Israel Begitu Kaya Raya
Meski pemerintah telah mencabut larangan perekrutan pekerja asing di Februari karena Covid-19, jumlah pekerja migran masih minim.
Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran termasuk Indonesia dan Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja.
Indonesia sendiri belum memberi konfirmasi soal hal tersebut. Namun Bangladesh memberi pernyataan.
Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh, Imran Ahmed menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja warga Bangladesh.
"Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Siapa Aina Gamzatova, Muslimah Rusia yang Pernah Trending Karena Berani Tantang Putin
Pernyataan tersebut kemungkinan menanggapi terkait rilis yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat (AS) soal "kerja paksa" di beberapa perusahaan Malaysia dua tahun terakhir.
Negeri Paman Sam sebelumnya juga telah memberi sanksi tujuh perusahaan karena itu.***
