MEDIA BLORA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi, saat dirinya memimpin rapat terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya pada Minggu, 11 April 2022. Arahan Jokowi tersebut disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden.
Rapat Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 juga dihadiri oleh beberapa Menteri, Kapolri dan Panglima TNI.
Adapun menteri yang hadir dalam rapat Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.
Dalam rapat Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ungkap Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa perkiraan anggaran yang diperlukan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan menelan biaya sebesar Rp 110,4 triliun.
"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110, 4 triliun, KPU dan Bawaslu," kata Jokowi.
"KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun," imbuh Jokowi.
oleh sebab itu, Jokowi meminta agar alokasi dana baik dari APBN dan APBD segera diputuskan.
"Harus segera diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada," ujar Jokowi.
"Saya minta detail lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi, baik dalam APBN maupun APBD dan dipersiapkan secara bertahap," tambahnya.
Selanjutnya, Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan 101 pejabat kepala daerah dalam gelaran pilkada serentak mendatang.
Jokowi menyebutkan ada 7 kursi gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota yang harus diisi.
Jokowi juga meminta agar pejabat yang akan mengisi posisi penting di daerah diseleksi dengan sebaik-sebaiknya.
Jokowi menegaskan pejabat daerah yang terpilih nantinya, harus memiliki kemampuan dan sikap kepemimpinan yang kuat.
"Saya minta seleksi seleksi figur-figur pejabat daerah ini untuk dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa kepala daerah yang terpilih harus mampu menjalankan tugas yang berat di tengah kondisi pandemi Corona yang masih mewabah saat ini.
Hal itu dilakukan agar peryiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 bisa berjalan dengan baik.
"Mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik," pungkas Jokowi.***