Network
MEDIA BLORA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menanggapi isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Di depan para menteri yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa, 5 April 2022.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya melarang untuk menyuarakan wacana presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu.
Baca Juga: Tiba di Pasar Angso Duo Jambi, Jokowi Serahkan BLT Minyak Goreng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April 2022.
Jokowi juga mengatakan, untuk semua menteri fokus pada masalah-masalah yang di hadapi sekarang.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," tambah Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan soal pentingnya para menteri memiliki sense of crisis dalam segala hal.
Presiden meminta para menterinya sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat sekarang.
"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi," kata Jokowi.
"Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang tepat di lapangan dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," tambah Jokowi.
Isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu telah berkali-kali menjadi perbincangan publik.
Yang terbaru saat ini, sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Apdesi menyuarakan dukungannya untuk Jokowi menjabat tiga periode.
Sebelumnya, wacana isu penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Ada juga yang dari kalangan partai politik yaitu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.***
