Network
MEDIA BLORA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas dua jenis, yaitu PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
Per 30 Juni 2021, jumlah PNS di Indonesia yaitu 4.081.824 orang, yang terdiri atas 2.143.065 wanita (53%) dan 1.938.759 pria (47%). Sebanyak 77% dari mereka bekerja di instansi pemerintah daerah, sedangkan 23% sisanya di instansi pemerintah pusat. Sekitar 11% menduduki jabatan struktural, 51% menduduki jabatan fungsional, dan 38% menduduki jabatan pelaksana. Jumlah PNS di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2016.
Sementara ASN PPPK atau di singkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Setelah pemerintah menghapus status kontrak kerja PPPK maka antara PPPK dan PNS kini hampir nyaris tidak ada perbedaan lagi sehingga statusnya hampir sama.
Menurut berbagai sumber bahwa Dirjen GTK telah sepakat hapus sistem kontrak kerja sehingga perbadaan antara PPPK dengan PNS cuma beda sedikit saja.
Memang ada alasan mendasar pemerintah mengapus sitem kontrak kerja PPPK agar mereka bisa tenang bekerja sama dengan PNS.
Sebelumnya, memang perbedaan mendasar antara PPPK dengan PNS yaitu terletak di sistem kerja,yang mana PPPK hanya bekerja dengan sistem dikontrak selama 1 atau 2 tahun atau paling lama 5 tahun.
