Network
Partai Komunis Indonesia (PKI) menyatakan bahwa upaya kudeta adalah urusan internal tentara.
Pimpinan Angkatan Darat, sebaliknya bersikeras bahwa itu adalah bagian dari plot PKI untuk merebut kekuasaan dan kemudian memulai misi untuk membersihkan negara dari ancaman komunis.
Pada bulan berikutnya militer membantai komunis dan orang-orang yang dituduh komunis di seluruh Jawa dan Bali.
Perkiraan jumlah orang yang terbunuh berkisar antara 80.000 hingga lebih dari 1.000.000.
Pada tahun-tahun berikutnya orang yang dituduh komunis, dan keluarga mereka sering ditolak hak-hak dasarnya (misalnya, hak atas pengadilan yang adil, hak atas kesempatan yang samadalam pekerjaan, dan kebebasan dari diskriminasi).
Antara tahun 1969 dan 1980, kira-kira 10.000 orang, terutama yang diketahui atau mengaku komunis, ditahan tanpa pengadilan di pulau Buru di Maluku.
Dengan hancurnya PKI, salah satu elemen keseimbangan yang telah mendukung rezim Sukarno tersingkir, dan presiden sendiri mendapat tekanan yang semakin meningkat.
Pada bulan Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Sukarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Suharto, sekarang kepala staf angkatan darat.
Dengan kekuasaan barunya, Suharto melarang PKI dan bergerak secara bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang efektif.
