5. Langkah dalam penyusunan APBN secara berurutan yang benar adalah….
A. Perencanaan, pelaksanaan, Legalisasi oleh DPR dan pengawasan
B. Perencanaan, legalisasi oleh DPR, pelaksanaan dan pengawasan
C. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan legalisasi oleh DPR
D. Perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, legalisasi oleh DPR
E. Legalisasi oleh DPR, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Jawaban B
6. Pemerintah mengurangi atau membatasi subsidi BBM jenis tertentu. Kebijakan ini ditetapkan karena subsidi BBM dianggap membebani APBN. Dampak kebijakan tersebut terhadap APBN adalah…
A. Anggaran APBN perlu diperbaharui karena adanya pengalihan subsidi
B. Anggaran APBN menjadi naik karena pengeluaran Negara berkurang
C. Anggaran APBN berkurang karena pengalihan subsidi memerlukan dana yang lebih besar
D. Jumlah APBN tidak berpengaruh karena hanya mengalihkan dana subsidi
E. APBN dapat mengalami defisit karena keadaan perekonomian yang tidak stabil
Jawaban B
7. Pemerintah daerah membebaskan biaya pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga bagi masyarakat daerah tersebut. Kebijakan tersebut mencerminkan tujuan APBD yaitu…
A. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
B. Menciptakan rasa aman dan penegakan keadilan
C. Mendukung pembangunan fasilitas public
D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
E. Memperluas lapangan kerja
Jawaban A
8. Belanja pemerintah pusat yang berperan dalam mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah yaitu…