Network
MEDIA BLORA - Beberapa kasus penempatan pejabat eselon II atau mutasi berdasarkan like or dislike masih sering terjadi di struktur pemerintahan kita.
Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi pejabat ASN/PNS eselon II perlu dilakukan untuk menghasilkan pejabat yang berkompeten dan berintegritas tinggi.
Penilaian tersebut pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah, salah satunya Mabes Polri
Jika pejabat tersebut tidak mempunyai kompeten dan integritas jangan dipaksakan untuk menduduki jabatan itu.
Baca Juga: Tindaklanjuti Arahan Presiden, Pemkab Blora Siap Mendukung untuk Kendalikan Inflasi
Sebagaiman dikutip MEDIA BLORA dari brorakab.go.id, Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, dengan didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM. melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Mabes Polri secara virtual (daring).
Penandatanganan yang dilangsungkan pada kamis, 26 Agustus 2021 tersebut, Bupati Blora melakukan penandatanganan dari ruang rapatnya di Kantor Pemkab Blora.
Sedangkan dari pihak Mabes Polri dilakukan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM yang diwakili Kepala Biro Pembinaan Karier Staf SDM Polri, Brigjen Pol Bariza Sulfi di Jakarta. Keduanya disambungkan melalui aplikasi zoom meeting.
