MEDIA BLORA - Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer Ukraina pada Kamis pagi, 24 Februari 2022 mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia.
Dia memperingatkan bahwa campur tangan negara lain akan menghasilkan "konsekuensi yang belum pernah mereka lihat."
Sementara ketegangan antara Rusia dan Ukraina, bekas republik Soviet, telah ada selama beberapa tahun, mereka mulai lepas kendali pada awal 2021.
Berikut ini adalah lima alasan mengapa Presiden Rusia yakni Vladimir Putin menginvasi Ukraina:
1) Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meminta Presiden AS Joe Biden untuk mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO pada Januari tahun lalu.
Ini membuat marah Rusia, yang mulai mengerahkan tentara ke perbatasan Ukraina untuk "latihan" pada musim semi tahun lalu dan meningkatkan jumlahnya di musim gugur.
Pada bulan Desember, AS mulai "menghipnotis" pengerahan tentara Rusia, dan Presiden Joe Biden telah mengancam Rusia dengan sanksi berat jika menyerang Ukraina.
2) Rusia telah meminta janji yang dapat ditegakkan secara hukum dari Barat bahwa NATO tidak akan melakukan operasi militer di Eropa timur atau Ukraina. Putin menganggap Ukraina sebagai boneka Barat.
3) Ini bukan pertama kalinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina meletus. Separatis yang didukung Rusia merebut wilayah utama Ukraina timur, dan telah memerangi tentara Ukraina sejak saat itu. Rusia telah mencaplok wilayah Krimea Ukraina pada waktu itu.
4) Perjanjian damai Minsk ditandatangani oleh Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri konflik bersenjata di Ukraina timur, termasuk wilayah Donbas.
Baca Juga: Teleskop Baru NASA Melihat Ledakan Bintang yang Terjadi pada Abad Ke-17
Namun, ketika kekerasan berlanjut, Rusia mengatakan bahwa mereka akan mengirim "penjaga perdamaian" ke wilayah tersebut. Moskow menggunakannya sebagai kedok untuk mengambil tanah berdaulat, menurut Barat.
5) Meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, yang berbatasan dengan negara-negara Eropa, memiliki konsekuensi bagi seluruh Eropa.
Dan itulah sebabnya UE telah bergabung dengan AS dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan entitas Rusia.***