Network
Jawaban: c
12. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ...
a. Mahkamah Militer
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Negeri
d. KOMNAS HAM
e. Pengadilan HAM ad hoc
Jawaban: e
13. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , dinamakan ...
a. negara sekuler
b. negara netral
c. negara nonblok
d. Unwillingness State
e. Welfare State
Jawaban: d
14. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat , ialah ...
a. Mahkamah Konstitusi
b. Dewan Perwakilan Daerah
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Komisi Pemilihan Umum.
Jawaban: d
