MEDIA BLORA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) yang terkait dengan korban judi daring adalah keluarga pelaku, bukan pelakunya sendiri.
Pernyataan ini dibuat untuk meluruskan kesalahpahaman yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir.
Muhadjir menjelaskan bahwa pelaku judi online harus ditindak secara hukum karena perbuatannya merupakan tindakan pidana.
Baca Juga: Camat Sukolilo: Tudingan Kampung Maling Tidak Berdasar, Warga Kami Baik dan Patuh Pajak
Sedangkan bansos ditujukan kepada keluarga seperti anak, istri, atau suami yang terdampak secara ekonomi dan mental akibat tindakan pelaku.
Penjelasan ini disampaikan setelah salat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, pada Senin, 17 Juni 2024.
Usulan pemberian bansos ini adalah bagian dari persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online, yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dengan Muhadjir sebagai wakil ketua.
Baca Juga: Tragedi Pengeroyokan: Sukolilo Dicap Kampung Maling, Camat Andrik Sulaksono Membela
Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 14 Juni 2024.
Dikutip MEDIA BLORA dari berbagai sumber, Bansos ini bertujuan membantu keluarga yang mengalami kerugian materi dan kesehatan mental akibat judi online.
Muhadjir menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kondisi tersebut, dan mekanisme pemberian bansos akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial.
Baca Juga: Camat Sukolilo Bantah Keras Label Kampung Maling: Warga Kami Taati Pajak
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo, menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap jaringan judi online oleh Satgas.***