Network
MEDIA BLORA - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto kritik terkait big data penundaan Pemilihan Umum (Pemilu).
Menurut Wiranto, tidak mungkin adanya amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 apalagi kalau hanya berdasarkan big data dukungan masyarakat untuk penundaan pemilu.
Jika memang big data itu ada, Wiranto akan memintanya dan Ia akan menjelaskannya.
"Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasih kan ke saya, saya bisa jawab," kata Wiranto di kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat, 8 April 2022.
Kalau memang big data itu hanya sekedar ucapan, maka Wiranto menganggap isu penundaan pemilu 2024 itu hanya menjadi pembahasan yang tidak kunjung selesai.
Apalagi Wirannto lebih memilih untuk berpikir secara rasional terkait isu penundaan pemilu 2024.
"Satu debatable yang tidak akan selesai. Ya, kita bicara rasionalitas," kata Wiranto.
Wiranto juga menegaskan kalau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu harus melewati proses yang tidak mudah.
Menurut Wiranto, untuk mengabulkan perpanjangan masa jabatan presiden itu butuh jalan yang panjang dan berat karena menyangkut amandemen UUD 1945.
Untuk masyarakatnya sendiri harus sepakat terlebih dahulu, lalu di lanjutkan oleh MPR RI juga harus menyetujui adanya perubahan UUD 1945.
MPR RI sendiri merupakan gabungan DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam 9 partai politik sehingga perjalanannya tidak akan mudah.
"DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu. 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?," kata Wiranto.
Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu 2024 menjadi bola liar di kalangan elit politik dan pemerintah.
Bahkan Luhut Binsar pernah mengklaim ada ratusan juta orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengatakan bahwa ratusan juta orang itu terkait menginginkan presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya.***
