Network
MEDIA BLORA - Pengalihan nama atau pemindahan hak untuk membeli dan menjual adalah salah satu hal penting dalam melakukan transaksi penjualan tanah dan bangunan.
Proses ini harus dilakukan agar pengalihan hak atas properti menjadi jelas secara hukum.
Sertifikat pembelian tanah dapat diproses saat mengunjungi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Namun, beberapa syarat harus dipenuhi untuk bisa melakukan pengalihan nama pada sertifikat pembelian tanah, salah satunya BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Cukup Lakukan Syarat dan Cara Berikut Ini, Agar Terhindar Denda 30 Juta dari Pihak BPJS Kesehatan
Juru Bicara Kementerian Pertanian dan Teritorial (ATR)/BPN Teuku Taufiqul telah mengkonfirmasi persyaratan terbaru untuk nama sertifikat tanah untuk dijual.
Pada tanggal 1 Maret 2022, Kementerian ATR/BPN mengumumkan bahwa pada pendaftaran sertifikat jual beli tanah harus dilampirkan fotokopi BPJS.
Pelaksanaan Direktif tersebut terkait dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
Berdasarkan informasi dari website Departemen ATR/BPN, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak atas satuan rumah.
