Network
Kemudian untuk peraturan yang kedua yaitu data pada DTKS.
Apabila di data DTKS ternyata sudah tidak layak lagi yang dinilai oleh pemerintahan Kota ataupun Desa maka akan langsung dikeluarkan dari peserta penerima bansos di tahun 2023.
Kemudian peraturan yang ketiga Apabila ada KPM yang datanya tidak layak lalu di kemudian hari KPM tersebut kembali layak untuk mendapatkan bantuan maka KPM tersebut boleh diusulkan Kembali.
Baca Juga: BLT Sebesar 300 Ribu Cair di Awal Tahun 2023, Khusus untuk KPM Golongan ini
Jadi walaupun KPM tersebut sudah dikeluarkan karena sudah dianggap tidak layak tetapi KPM tersebut masih memiliki kesempatan lagi untuk daftar Bansos apabila dirinya merasa masih layak menerima bansos.
Kemudian peraturan yang selanjutnya untuk meningkatkan akurasi data pemerintah Desa maupun kota pada dtks Dimohon untuk mengupdate setiap bulannya.
Pemerintah desa dan kota wajib mengupdate data setiap bulannya untuk KPMPKH dan BPNT di kotanya masing-masing agar terjadi penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Apabila terjadi perubahan pada KPM yang dinilai sudah mampu maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH maupun BPNT.
Jadi intinya untuk 4 aturan baru tersebut semuanya bertujuan agar bantuan sosial dari pemerintah ini bisa tersalur dengan tepat sasaran.
Untuk tahap notifikasi dan validasi data saat ini Kementerian Sosial meminta untuk petugas terkait untuk melakukan verifikasi kelayakan setiap bulannya.
