MEDIA BLORA - Menjelang tahun 2023 yang akan datang Pemerintah akan membagikan rice cooker gratis untuk masyarakat.
Nantinya akan ada minimal 680 ribu unit penanak nasi atau rice cooker yang akan disalurkan ke kelompok penerima manfaat.
Rencananya untuk paket program yang akan diberikan adalah sebesar 500 ribu per penerima, namun bantuan ini disalurkan berupa barang yaitu rice cooker.
Adapun rencana ini sudah terungkap dalam diskusi publik secara virtual beberapa hari yang lalu yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.
Dalam hal ini Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan ini.
Baca Juga: Info Bansos 3 Desember 2022: BLT Dana Desa akan Dihapus, Inilah Sebagai Penggantinya di Tahun 2023
Kemungkinan besar untuk bantuan ini akan diberikan kepada para KPM PKH dan BPNT yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Nantinya keadaan penanak nasi atau rice cooker ini akan diadakan melalui perencana anggaran APBN Kementerian ESDM di tahun 2023.
Berikut ini adalah persyaratan penerima bantuan rice cooker listrik dari pemerintah yang merupakan kelompok penerima manfaat atau KPM.
Dikutip MEDIA BLORA dari berbagai sumber, Penerima penanak nasi listrik ini yakni KPM dengan kriteria dan sudah memenuhi syarat sebagai berikut.
1. Rumah tangga dengan daya listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere.
PLN pelanggan 450 dan 900 volt ampere mayoritas memakai LPG 3 kg dan di luar daya 450 hingga 900 volt ampere.
2. Validasi oleh Kepala Desa termasuk pengguna LPG 3 kg.
3. Sistem kelistrikan yang andal.
Ada juga beberapa tujuan pembagian penanak nasi gratis bagi masyarakat tersebut.
1. Mendukung pemanfaatan energi bersih
2. Meningkatkan konsumsi listrik perkapita.
3. Penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Jadi rencananya paket program yang akan diberikan adalah sebesar Rp 500.000 per KPM.
Namun belum disebutkan, apakah bantuannya sudah berupa rice cooker atau uang tunai Rp500.000 yang akan dibelikan rice cooker oleh KPM nanti.
Kita tunggu saja informasi resminya dari pemerintah.***