Network
MEDIA BLORA - Data APBN Kita mencatat adanya kenaikan utang Indonesia pada tahun 2022 yang menembus angka 7 ribu triliun.
Diketahui, hingga 28 Februari 2022, utang Indonesia tercatat mencapai Rp 7.014,58 triliun.
Angka tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan utang Indonesia per Januari 2022, yakni hanya Rp6.919,15 triliun.
Kenaikan utang Indonesia cukup signifikan dengan penambahan Rp95,43 triliun per bulan.
Bahkan kenaikan utang Indonesia merupakan menjadi rekor baru lantaran tembus di atas Rp7 ribu triliun.
Dengan bertambahnya utang Indonesia, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turut ikut naik.
Swbelumnya, pada akhir Januari 2022, rasio utang terhadap PDB adalah 39,63 persen, sedangkan di akhir Februari meningkat jadi 40,17 persen.
Kemudian, sesuai undang-undang, rasio utang terhadap PDB harus dijaga agar tidak melebihi batas, yakni 60 persen.
Lantas, kenapa utang Indonesia terus mengalami kenaikan?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan utang, dampak dari penanganan wabah pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun belakangan ini di Indonesia.
Pasalnya, menurut Sri Mulyani APBN memerlukan sumber dana yang lebih untuk menangani pandemi Covid-19.
Dana tersebut untuk memulihkan ekonomi serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bahkan, menurut Sri Mulyani, bahwa kenaikan utang negara juga dialami oleh negara-negara maju lainnya lantaran wabah pandemi yang terjadi di seluruh penjuru dunia.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.
“Tahun 2020 memang kebutuhan kita untuk menghadapi Covid-19 sangat luar biasa,” kata Yustinus, 16 April 2022.
Dengan demikian, kenaikan utang Indonesia tersebut diikuti dengan kualitas belanja APBN yang semakin membaik.
“Dan tampak sangat jelas kualitas belanja APBN semakin baik. Belanja berbagai program prioritas pun tumbuh dengan baik. Artinya utang semakin produktif untuk kepentingan publik,” tambah Yustinus.
Adapun rincian belanja APBN tersebut, meliputi bantuan sosial (bansos), subsidi pemerintah, dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Ini sering saya ulang. Uang pajak dan utang dipakai untuk keperluan rakyat, mulai dari bansos, subsidi, hingga infrastruktur fisik dan nonfisik,” pungkas Yustinus.
