Network
BKH PGRI berharap pemerintah pusat memberikan ruang seluas-luasnya kepada Pemda untuk menuntaskan masalah honorer dan tendik.
Dia yakin bila Pemda mendapatkan kewenangan mengurusi guru honorer dan tendik, tsunami pendidikan itu tidak akan terjadi.
"Pemda sebenarnya lebih memahami alasannya menggunakan honorer. Kalau ada perintah dihapuskan sama saja pusat membenturkan Pemda dengan honorernya sendri," ucap ketua Ikatan Alumni Fakultas Tarbiah Keguruan UIN Suska Riau itu.
BKH PGRI juga mendesak pusat dan daerah membuka rekrutmen PPPK 2022 dan 2023 secepatnya.
Baca Juga: Menjadi Profesi Idaman, Ratusan CPNS Pilih Mengundurkan Diri, Ternyata Ini Penyebabnya
Jangan sampai tenggat waktu sudah ditetapkan 28 November 2023, tetapi proses rekrutmen tidak maksimal.
"Kami tidak ingin guru honorer dan tendik menganggur ketika kebijakan pusat soal penghapusan honorer pada 2023 diberlakukan," ucapnya.
Dia mengingatkan pemerintah untuk serius dalam penyelesaian honorer ini.
Jangan sampai dunia pendidikan terlantar karena kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat adanya guru pensiun besar-besaran tahun 2022 dan 2023.
Dia juga menyentil masalah pendidikan profesi guru (PPG). Tahun ini banyak guru yang tidak lulus PPG. Namun, jauh lebih banyak guru honorer yang belum bisa ikut PPG.
