Network
MEDIA BLORA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diputuskan untuk diperpanjang oleh pemerintah di Level 2 hingga Level 4.
PPKM diperpanjang selama 7 hari terhitung mulai 31 Agustus hingga 6 September 2021. Hal itu menjadikan dasar Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan persyaratan layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
Salah satu persyaratan layanan nikah di KUA harus melampirkan hasil negatif surat swab antigen sebelum pelaksanaan akad nikah.
Baca Juga: Kemenag Umumkan Haji 2021 Batal Habiskan Rp21,7 Miliar, Menag Yaqut Ditanya DPR
Kemenag menegaskan persyaratan layanan nikah di KUA masih mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam No. P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang dikeluarkan 11 Juli 2021.
Dalam aturan tersebut diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Layanan Nikah pada KUA masa PPKM Darurat.
Sebagimana dikutip MEDIA BLORA dari kemenag.go.id pada Kamis, 2 september 2021, bahwa Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag M. Adib Machrus menjelaskan tentang SE SE Dirjen Bimas Islam yang dikeluarkan 11 Juli 2021 itu.
"SE tersebut masih berlaku, salah satunya harus melampirkan hasil negatif surat swab antigen," M. Adib Machrus, di Jakarta 1 September 2021.
Baca Juga: Izinkan PTM Terbatas di Satuan Pendidikan di Bawahnya, Menag Yaqut: Maksimal 50 persen
Gus Adib, begitu ia biasa disapa, menyampaikan bahwa pihak yang wajib melakukan swab antigen untuk syarat layanan nikah di KUA adalah calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi.
“Mereka wajib melakukan swab antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah,” jelas Gus Adib.
Ia juga mengingatkan penghulu untuk benar-benar memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dalam memberikan pelayanan nikah selama masa PPKM.
Baca Juga: PPKM Rembang Turun ke Level 2, Area Publik dan Tempat Wisata Akan Dibuka? Ini Penjelasanya
"Dalam pelayanan pernikahan, penghulu harus memperhatikan prokes, persyaratan swab antigen, dan pembatasan jumlah yang hadir,” pesan Gus Adib.
“Persyaratan nikah selama PPKM ini tidak lain untuk memastikan pencegahan penularan Covid-19 di klaster pernikahan," imbuhnya.***
